Akutansi Sumber Daya Alam
Selasa, 02 Juni 2009 15:03

akutansi_SDABPKH Wilayah VIII berpartisipasi sebagai peserta dalam seminar V ini yang diselenggarakan di Hotel Inna Kuta pada tanggal 11-12 Desember 2008, dan didukung Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (MNLH), Multistakeholder Programme (MfP), DANIDA Environmental Support Programme dan Universitas Udayana. Seminar menghadirkan narasumber yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam kaitannya dengan ekonomi, teknologi, hukum dan industri.

Nara sumber antara lain terdiri : Bakosurtanal, Fak.Ekonomi UI, Depertemen Kelautan, Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian, Indonesia Centre For Environment Law, Partnership Programme Bappenas, Icraf, Bppt, Bappenas, MNLH.

Pertemuan dihadiri oleh 200 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, pemerintah pusat dan daerah, anggota partai dan LSM. Pertemuan dibagi dalam 3  sesi dan 1 talk show dengan topik sesi adalah :
  • Sesi I : Peran sentral Natural Resources Accounting (NRA), dan kaitannya dengan kebijakan desentralisasi fiskal
  • Sesi II : Pengembangan Konsepsi dan metodologi
  • Sessi III : Workshop Aplikasi NRA dan Valuasi Ekonomi SDA (sumberdaya alam) dan LH (lingkungan hidup)

Dari seminar ini didapatkan beberapa poin pada pengelolaan SDA, pemanfaatan metoda NRA, cadangan SDA (stok), SDA dan ekonomi

PENGELOLAAN SDA :

  1. Spirit untuk melakukan pengelolaan SDA sangat memerlukan  sinergi SDM antar sektor dan departemen dan ”extend our trust”
  2. Fenomena pengelolaan SDA dan LH di Indonesia menunjukan beberapa kelemahan atau kegagalan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah mengakibatkan SDA dimanfaatkan atau dikelola secara tidak efisien dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan
  3. NRA sangat penting dan diperlukan untuk rencana  pembangunan berkelanjutan, untuk mengembangkan dan meningkatkan akurasi pengukuran-pengukuran cadangan sumberdaya alam dapat  disajikan  dalam bentuk fisik, moneter dan digital, tetapi juga dalam bentuk spatial
  4. Pengukuran cadangan sumberdaya alam digital dapat dilakukan  Pemda dan BPS, sedangkan penyusunan NRA spatial dapat dilakukan oleh  Pemda dan Bakosurtanal
  5. Target-target dalam MDG’s, dapat dijadikan satu paket pemikiran  NRA terutama terkait dengan parameter NRA yang bermuara pada masalah kesejahteraan bangsa
  6. Diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam, terutama gas, harus didorong lebih Jauh untuk memperoleh mafaat sebesar-besarnya sumberdaya alam

PEMANFAATAN METODA NRA :

  1. Saatnya pengembangan  NRA tingkat nasional dan juga di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/kota)
  2. Penerapan konsep dan methodologi dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Namun demikian penerapan tersebut lebih optimal bila terdapat political will dan capacity yang memadai
  3. Carbon accounting membutuhkan metoda-metoda pengukuran yang cepat dan
  4. Diperlukan sertifikasi diperlukan untuk menjamin tidak  terjadinya pelanggaran hukum dan mencegah double accounting sehingga transaksi berjalan dengan baik

CADANGAN SUMBERDAYA ALAM (STOCK) :

  1. Dalam pengukuran cadangan, terutama sumberdaya hutan dan kelautan saat ini terjadi kelemahan ”data sharing inter dan lintas departemen tentang sumberdaya  alam”
  2. Valuasi Ekonomi adalah bagian menuju NRA
  3. Luas hutan 120 juta, kehilangan 1 juta/tahun
  4. Dibutuhkan standard yang dapat dipercaya untuk pengukuran carbon accounting dalam kaitannya perdagangan karbon

SDA dan EKONOMI :

  1. Perlu terus diperkuat  pemikiran ”what happen after oil” atau  “economy after natural resources”. Implementasinya harus memperoleh perhatian yang serius mengenai kota-kota mati setelah tambang
  2. Pengembangan minyak nabati tidak perlu dipertandingkan dengan harga minyak internasional
  3. Bagi hasil sumberdaya alam memerlukan “trust” antar pemangku hak
  4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya alam memerlukan strategi pengelolaan jangka panjang (long term development strategy)
  5. Saatnya dilakukan perubahan paradigma dari Negara pengekspor sumberdaya alam menjadi Negara pengekspor pengolah sumberdaya alam

 

Kawasan Hutan di Bali dan NTB

gbr1 Kawasan Hutan di Provinsi Bali dan NTB dibagi dalam kelompok - kelompok hutan. Selengkapnya...

Peta Kawasan Hutan

peta_krngasem Peta Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selengkapnya ...

Jaringan Titik Kontrol

gbr2Jaringan Titik Kontrol Kehutanan yang berada di Wilayah Kerja BPKH Wilayah VIII. Selengkapnya ...

PDRB Hijau Kab. Karangasem

pdrb-hijau-karangasem

PDRB Hijau Kabupaten Karangasem menampilkan perhitungan kontribusi sektor kehutanan pada nilai PDRB di Karangasem dengan memasukan nilai deplesi dan degradasi lingkungan. Selengkapnya ...

Buku Info Kehutanan Bali

booklet-info-kehutanan-baliBuku yang berisi informasi pembangunan kehutanan yang diselenggarakan oleh jajaran kehutanan di Provinsi Bali, baik oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dephut maupun instansi kehutanan daerah. Selengkapnya ...

Buletin Belantara

buletin-belantara-2Buletin dengan No. ISSN 1979 - 6706 yang diterbitkan oleh BPKH Wilayah VIII bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Kehutanan Provinsi Bali (Forkom PFKPB). Selengkapnya...

Home | RSS Feed Proudly Powered by Joomla by : bpkh wilayah VIII | Supported by : bpkh wilayah 8 | CSS | XHTML

Top